Rencana Pemerintah Pusat Negara ini mengenai Pembatasan BBM, seharusnya perlu ditinjau kembali. Di peraturan tersebut banyak sekali hak-hak yang dilanggar, karena rakyat yang seharus menikmati apa yang ada dan dinikmati untuk kemakmuran rakyat, jadi negara ini terdapat pembedaan rakyatnya seperti kasta layaknya di di agama Hindu. Negara ini memang tidak akan pernah terlepas dari feodalisme. Karena semuanya harus dibedakan mana yang kaya dan miskin, kematangan dalam pengambilan kebijakan mengenai BBM ini harus lah benar-benar harus ditelaah sebaik mungkin, karena ini menyangkut keberlangsungan kehidupan rakyat. Pemerintah Pusat jangan beralasan selalu untuk penyelamatan ekonomi, kalau sudah berbicara ekonomi pasti lah membicarakan bagaimana meraih untung sebesar-besarnya dan meminimkan rugi sekecil-kecilnya. Jadi Pemrintah pusat ini dan kroni-kroninya ini ingin menyelamatkan perekonomian siapa.
Pembatasan BBM atau kebijakan berikutnya yang menaikan harga BBM, ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat negara ini tidak mampu mengelola negara ini. Mulai dari kebijakan yang diambil terburu-buru, sampai salah pengelolaan dalam negara ini. seharusnya pemerintah pusat harus-lah mempelajari dan menelah kembali Pasal 33 ayat (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jikalau seperti kebijakan pembatasan BBM maka Pemerintah pusat telah melakukan penghianatan terhadap konstitusi negara ini.
Kebijakan Pemerintah ini dimulai dengan kendaraan dinas yang digunakan oleh para pejabat, tapi saya mengsanksikan kebijakan ini sangat adil, karena kembali lagi apabila melakukan perjalanan dinas ataupun perawatan kendaraan dinas pasti lah biaya yang digunakan untuk melakukan pembelian pertamax pasti menggunakan APBN dan APBD, sedangkan uang yang digunakan itu adalah uang rakyat, jadi rakyat tetap dimanfaatkan oleh kebijakan ini. Rakyat seakan disuruh berhemat akan tetapi pejabat negaranya malah poya-poya dengan uang rakyat. Setelah itu juga Pemerintah Pusat melakukan kebijakan itui tidak meninjau sarana dan prasarana yang ada didaerah, apakah disetiap daerah dan dipelosok daerah sudah tersedia pertamax ataupun belum. Pemerintah pusat selalu berpatokan sarana dan prasarana di pulau jawa tanpa melihat bagaimana sarana dan prasaran di luar pulau jawa.
Jadi sebaiknya untuk mengatasi masalah BBM ini pemerintah sebaiknya haruslah mencari solusi yang benar-benar efektif, tanyakan kepada rakyat bagaimana baiknya untuk mengatasi solusi BBM ini, jangan selalu bertanya kepada elit-elit pemerintahan atau steakholder negara ini. Harusnya Pemerintah langsung tanya kepada rakyat, jangan bertanya kepada rakyat setiap 5 tahun sekali, apabila kebijakan itu sukses maka kebijakan-kebijakan tersebut diklaim sebagai kebijakan yang mereka ambil. Wahai Pemerintah NKRI dengarlah keinginan Rakyat NKRI, karena kalian semua hidup dan makan dari Rakyat NKRI.
0 komentar:
Posting Komentar